KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I No. KEP.186/MEN/1999

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I No. KEP.186/MEN/1999 TENTANG UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA MENTERI TENAGA KERJA R.I
Minimbang :		bahwa kebakaran di tempat kerja berakibat sangat merugikan baik bagi perusahaan, pekerja maupun kepentingan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu ditanggulangi; bahwa untuk menanggulangi kebakaran di tempat kerja, diperlukan adanya pralatan proteksi kebakaran yang memadahi, petugas penanggulangan yang ditunjuk khusus untuk itu, serta dilaksanakannya prosedur penanggulangan keadaan darurat; bahwa agar petugas penanggulangan kebakaran di tempat kerja dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, perlu diatur ketentuan tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja dengan Keputusan Menteri
Mengingat :		Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara R.I. Nomor 1, Tambahan Negara Nomor 2918); Keputusan presiden RI Nomor 122/M/1988 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/10\992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 28/1994 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :		KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA RI TENTANG UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA
	BAB I KETENTUAN UMUM Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : Tempat kerja ialah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran. Unit penanggulangan kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penganggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi kebakaran. Petugas peran penanggulangan kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan diserahi tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dan melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kebakaran. Regu penanggulangan kebakaran ialah Satuan tugas yang mempunyai tugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran. Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus di bidang penanggulangan kebakaran dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkehalian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannnya yang berdiri sendiri. Pengusaha ialah: Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.      k.   Menteri ialah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan. Pasal 2  Pengurus atau Perusahaan wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penganggulangan kebakaran di tempat kerja. Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pengendalian setiap bentuk energi; penyediaan sarana deteksi, alarm, memadamkan kebakaran dan sarana evakuasi; pengendalian penyebaran asap, panas dan gas; pembentukan unit penanggulanan kebakaran di tempat kerja penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala; memilki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja dan atau tempat yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat. Pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian penyebaran asap, panas dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Buku rencana penanggulangan keadaan darurat kerbakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, memuat antara lain: informasi tentang sumber potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya; jenis, cara pemeliharaan dan penggunaan sarana proteksi kebakaran di tempat kerja; prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran; prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran; prosedur dalam menghadapi keadaan darurat bahaya kebakaran. BAB II PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN Pasal 3 Pembentukan unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja dan atau klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran.    Pasal 4 Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri : a.    klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan; b.    klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang I c.    klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II d.    klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang III dan; e.    klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran berat.  Jenis tempat kerja menurut klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini. Jenis tempat kerja yang belum termasuk dalam klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sendiri oleh Menteri atau pejabat yang di tunjuk. Pasal 5 Unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:   Petugas peran kebakaran; b.    Regu penanggulangan kebakaran; c.    Koordinator unit penanggulangan kebakaran; d.    Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis. Pasal 6 Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dlam pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 (dua puluh lima) orang. Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hurf b dan huruf d, ditetapkan untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan tenga kerja 300 (tiga ratus) orang, atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat. Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 5 juruf c, ditetapkan sebagai berikut : Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan ndan sedang I, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 (seratus) orang. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II dan sedang III dan berat, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unit kerja. BAB III TUGAS DAN SYARAT UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN Pasal 7  Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas: Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; Memadamkan kebakaran pada tahap awal; Mengarahkan evakuasi orang dan barang; Mengadakan koordinasi dengan instasi terkait; Mengamankan lokasi kebakaran. Untuk dapat ditunjuk menjadi petugas peran kebakaran harus memenuhi syarat: sehat jasmani dan rohani; pendidikan minimal SLTP telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I. Pasal 8 Regu penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai tugas: mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran; memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal; membantu menyusun buku rencana tanggap darurat kebakaran; memadamkan kebakaran; mengarahkan evakuasi orang dan barang; mengadakan koordinasi dengan instasi terkait; memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan; mengamankan lokasi tempat kerja; melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran Untuk dapat ditunjuk menjadi Regu penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat: Sehat jasmani dan rohani; Usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun; Pendidikan minimal SLTA Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar II. Pasal 9  Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c mempunyai tugas: Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang; Menyusun progarm kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran; Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus. Untuk dapat ditunjuk menjadi Regu penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat: sehat jasmani dan rohani; pendidikan minimal SLTA bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun; telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama. Pasal 10  Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d mempunyai tugas: membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penangggulangan kebakaran memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang dapat berhubungan dengan jabatannya; memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang; menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran; melakukan koordianasi dengan instansi yang terkait. Syarat-syarat ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran adalah: Sehat jasmani dan rohani; Pendidikan minimal D3 teknik; Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun; telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama dan tingkat Ahli Madya. Dalam melaksanakan tugasnya ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran mempunyai wewenang: memerintahkan menghentikan dan menolak pelaksanaan pekerjaan yang dapat menimbulkan kebakaran atau peledakan; meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 dibidang kebakaran di tempat kerja. Pasal 11  Tata cara penunjukan Ahli K3 sebagaimanan dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                  Pasal 12 Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), padal 8 ayat (2), pasal 9 ayat 92), dan pasal 10 ayat (2) harus sesuai kurikulum dan silabi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini. Pasal 13  Tenaga kerja yang telah mengikuti kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak mendapat sertifikat. Serifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 14  Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa K3 yang telah ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Penunjukan perusahaan jasa pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 91) didasarkan pada kualifikasi tenaga ahli, istruktur dan fasilitas penunjang yang dimilikinya. BAB IV PENGAWASAN Pasal 15 Pegawai pengawas ketenagakerjaan melaksanaakan pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Pengurus atau pengusaha yang telah membentuk unit penanggulangan kebakaran sebelum keputusan ini ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kepurusan Menteri ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Ketentuan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. DITETAPKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1999 MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA  FAHMI IDRIS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR         : KEP. 186/MEN/ 1999

TANGGAL       : 29 SEPTEMBER 1999

DAFTAR JENIS TEMPAT KERJA

BERDASARKAN

KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA

KLASIFIKASI	JENIS TEMPAT KERJA
Bahaya Kebakaran Ringan Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah sehingga menjalarnya api lambat	Tempat ibadah Gedung/ruang Perkantoran Gedung/ruang Pendidikan Gedung/ruang Perumahan Gedung/ruang Perawatan Gedung/ruang Restoran Gedung/ruang Perpustakaan Gedung/ruang Perhotelan Gedung/ruang Lembaga Gedung/ruang Rumah sakit Gedung/ruang Museum Gedung/ruang Penjara
Bahaya Kebakaran Sedang I Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang	Tempat Parkir Pabrik Elektronika Pabrik roti Pabrik barang gelas Pabrik minuman Pabrik permata Pabrik Pengalengan Binatu Pabrik susu
Bahaya Kebakaran Sedang II Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakara sedang, menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang	Penggilingan padi Pabrik bahan makanan Percetaqkan dan penerbitan Bengkel mesin Gudang pendinginan Perakitan kayu Gudang perpustakaan Pabrik barang keramik Pabrik tembakau Pengolahan logam Penyulingan Pabrik barang kelontong Pabrik barang kulit Pabrik tekstil Perakitan kendaraan bermotor Pabrik kimia (kimia dengan kemudahan terbakar sedang) Pertokoan dengan pramuniaga kurang dari 50 orang
Bahaya kebakaran Sedang III Tempat kerja yang mempuyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabia terjadi kebakaran melepaskan anas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat	Ruang pameran Pabrik permadani Pabrik makanan Pabrik sikat Pabrik Ban Pabrik Karung Bengkel mobil Pabrik sabun Pabrik tembakau Pabrik lilin Studio dan pemancar Pabrik barang plastik Pergudangan Pabrik pesawat terbang Pertokoan dengan pramuniaga lebih dari 30 orang Penggergajian dan pengolahan kayu Pabrik makanan kering dari bahan tepung Pabrik minyak nabati Pabrik tepung terigu Pabrik pakaian
Bahaya kebakaran Berat Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair	Pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi Pabrik kembang api Pabrik korek api pabrik cat Pabrik bahan peledak Penggergajian kayu dan penyelesaannya menggunakan bahan mudah terbakar studo film dan televisi Pabrik karet buatan Hanggar pesawat terbang Penyulingan minyak bumi Pabrik karet busa dan plastik busa

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1999

MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR         : KEP. 186/MEN/ 1999

TANGGAL       : 29 SEPTEMBER 1999

KURIKULUM DAN SILABI KURSUS TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I.  PAKET D (TINGKAT DASAR I)

NO	KURIKULUM	SILABI	JAM
1.	Norma K3 Penanggulangan kebakaran	Dasar-dasar K3 dengan K3 penanggulangan kebakaran	4
2.	Manajemen Penangggulangan Kebakaran	Dasar- dasar Manajemen Penangggulangan Kebakaran	2
3.	Teori Api dan anatomi kebakaran I	Teori api dan anatomi kebakaran Prinsip-prinsip pencegahan dan, Teknik pemadaman kebakaran	4
4.	Pengenalan Sistem Proteksi Kebakaran	Sistem proteksi pasif (Kompartemanisasi, dll) Sistem proteksi aktif (APAR, Hidran dll.	4
5.	Prosedur darurat bahaya kebakaran	Pengetahuan prosedur menghadapi kebakaran (Dasar-dasar IFre Emergency Procedure)	2
6.	Praktek	Pemadaman dengan APAR/ Hydrant	6
7.	Evaluasi		3
		Jumlah jam pelajaran @ 45 menit	25

II.  PAKET C (TINGKAT DASAR II)

NO	KURIKULUM	SILABI	JAM
1.	Peraturan perundangan K3	kEBIJAKAN k3 Undang-undang No. 1 Th. 1970 Sistem manajemen K3 Norma-norma K3 Penanggulangan Kebakaran	2 2 2 2
2.	Pengetahuan teknik pencegahan kebakaran	Teori api dan anatomi kebakaran Penyimpanan dan penangganan bahan mudah terbakar/meledak metoda pengendalian proses pekerjaan/penggunaan peralatan, instalansi dan energi/panas lainnya	2 4 4
3.	Sistem instalasi deteksi, alarm dan pemadam kebakaran	Sistem Deteksi & alarm kebakaran Alat Pemadam Api Ringan Hydran, sprinkler Sistem pemadam api kimia Fire safety equipment	2 2 2 2 2
4.	Sarana evakuasi	Jalan lintas, koridor, tangga, helipat, tempat berkumpul	2
5.	Pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian peralatan proteksi kebakaran	Instalasi Alarm, APAR, Hydran, Sprinkler dan lainnya	6
6.	Fire Emergency Respon Plan	Pengorganisasian sistem tanggap darurat Prosedur tanggap Darurat Pertolongan penderita gawat darurat	4
7.	Praktek	APAR, Hydrant, Penyelamatan	16
8	Evaluasi		3
		Jumlah jam pelajaran @ 45 menit	60

III.  PAKET B (TINGKAT AHLI PRATAMA)

NO	KURIKULUM	SILABI	JAM
1.	Sistem Pengawasan K3	Kebijakan & program penembangan pembinaan dan pengawasan K3	4
2.	Sistem Manajemen K3	Peraturan Menteri Tenaga Kerja {Er.05/Men/1996	4
3.	Konsep perencanaan sistem proteksi kebakara	Peraturan dab standar sistem proteksi kebakaran Penerapan 5 R ditempat kerja	8
4.	Teknis inspeksi	Evaluasi potensi bahaya kebakaran Penaganan benda-benda dan pekerjaan berbahaya Instalasi listrik dan penyalur petir manajemen pengamanan kebakaran	10
5.	Sistem pelaporan kecelakaan	Peraturan wajib lapor kecelakaan Sistem nalaisa kasus kecelakaan dan kebakaran sistem pelaporan kecelakaan dan kebakaran	4
6.	Asuransi kebakaran		2
7.	Perilaku manusia dalam menghadapi kebakaran		2
8.	Manua tanggap darurat	Penyusunan buku penanganan keadaan darurat kebakran skenario latihan penanggulangan kebakaran terpadu	6
9.	Teknik pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran		4
10.	Praktek	Kunjungan ke tempat kerja Diskusi/pemeriksaan	10
11.	Evaluasi		6
		Jumlah jam pelajaran @ 45 menit	60

IV.  PAKET A (TINGKAT AHLI MADYA)

NO	KURIKULUM	SILABI	JAM
1.	Development Program of Occupational Health & Safety		2
2.	Industrial Commpunaication Pattern		2
3.	Fire Risk Assesment		2
4.	Cost & Benefit Analysis of Fire Safety		2
5.	Explosion Control		2
6.	Smoke Control System		2
7.	Building Construction		2
8.	Environmental impact of Fire		2
9.	Performance based design of fire safety		2
10.	Fire modeling & simulation		2
11	Fire safety audit internal		2
12.	fire safety design & evaluation		10
13.	Praktek	kunjungan ke laboratorium uji api	10
14.	Kertas kerja		10
15	Diskusi/ ekspose		6
		Jumlah jam pelajaran @ 45 menit	60

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1999

MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR         : KEP. 186/MEN/ 1999

TANGGAL       : 29 SEPTEMBER 1999

RASIO JUMLAH MINIMUM

KLASIFIKASI, KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI

PERSONIL PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DI TEMPAT KERJA

DIKAITKAN DENGAN RESIKO BAHAYA

JUMLAH TENAGA KERJA	TINGKAT RESIKO BAHAYA KEBAKARAN
	RINGAN	SEDANG I	SEDANG II	SEDANG III	BERAT
25 Orang	2 D - - -	2 D - - -	3 D 2 C 1 B 1 A	4 D 3 C 1 B 1  A	5 D 4 C 1 B 1 A
50 Orang	4 D - - -	4 D - - -	6 D 3 C 1 B 1 A	8 D 4 C 1 B 1 A	10 D 5 C 1 B 1 A
100 Orang	8 D - 1 B -	8 D - 1 B -	10 D 4 C 1 B 1 A	12 D 5 C 1 B 1 A	14 D 6 C 1 B 1 A
200 Orang	16 D - 2 B -	16 D - 2 B -	20 D 5 C 2 B 1 A	24 D 6 C 2 B 1 A	28 D 7 C 2 B 1 A
300 Orang atau lebih	24 D 6 C 3 B 1 A	24 D 6 C 3 B 1 A	30 D 7 C 1 B 1 A	36 D 8 C 3 B 1 A	42 D 9 C 3 B 1 A

Keterangan :

• Tingkat D = Pemimpin Petugas Peran Kebakaran
• Tingkat C = Regu Penanggulangan Kebakaran
• Tingkat B = Koordinator Unit Pananggulangan Kebakaran
• Tingkat A = Ahli K3 Spesialis Penanggulangan Kebakaran

Disususun berdasarkan :

Kepmenaker No. : KEP/MEN/1999

tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat Kerja

FIB Menggelitik PKKH

FIB Menggelitik PKKH

Penampilan Kethoprak Dalam Rangka Dies Natalis

Sleman, Yogyakarta kethoprak FIB berhasil membuat ngakak  sehingga membuat malam minggu kelabu  menjadi lebih seru. Pada hari sabtu tanggal 8 Maret 2014 FIB menampilkan pertunjukkan ketoprak yang diadakan di PKKH, acara pertunjukkan kethoptak ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka mempertingati dies natalis FIB yang ke-68 . acara kethoprak ini dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Para pemain kethoprak ini adalah para dosen dan mahasiswa FIB.  Acara dibuka dengan penampilan dari kelompok paduan suara FIB.

Naskah ketoprak ini ditulis oleh ibu cahyaningrum dan pak sudibyo yang Bercerita tentang kedatangan pertama kali para orang eropa, yang di pimpin oleh 3 orang marsekal.sebelum kethoprak dimulai salah satu marsekal memperkenalkan para pemain. Pada adegan pertama dibuka dengan sekolompok orang yang berdemo terkait dengan pemilu, hal itu terlihat pada bendera yang mereka bawa. Bendera-bendera tersebut  bergambar para tokoh yang sedang mencari suara, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang dating dan mencoba untuk menghentikan keributan, yaitu dengan cara menceritakan sebuah kisah. Yaitu kisah tentang para orang eropa yang pertama kali datang ke tanah jawa. Lalu adegan selanjutnya ada seorang marsekal bersama tiga orang permaisurinya yang sedang membicarakan tentang Indonesia, dan bercerita bagaimana ketinggalannya bangsa Indonesia dalam hal peradaban. Lalu  adegan selanjutnya diawali masuknya 6 orang pembantu yang sedang membersihkan istana lalu muncul 4 orang petinggi tidak selang beberapa lama muncul  seorang marsekal bersama tiga permaisurinya dan juga para pengwalnya, pada awalnya semua berjalan lancar tetapi karena kesombongan seorang marsekal, sehingga orang Indonesia merasa tidak nyaman dan terhina maka timbullah pertengkaran diantara orang pribumi dan para pendatang. Lalu seorang marsekal datang ke sebuah pesantren lalu setelah itu ada perdebatan diantara mereka tentang bagaimana filsalah hidup mereka. Lalu adegan selanjutnya adalah adegan pertarungan antara orang pribumi dan para pendatang. Setelah mereka bertarung adegannya kembali ke sebuah istana dimana seorang marsekal duduk di singasana lalu banyak para pribumi, pada adegan ini saya kurang bisa mengerti tetapi setahu saya marsekal ini sedang merencanakan untuk menguasai tanah jawa. Lalu adegan selanjutnya marsekal sedang bermimpi didatangi seseorang yang memakai jubah hitam untuk mirip seorang kyai. Kyai itu memperingati marsekal agar tidak macam-macam di tanah jawa ini. Pada adegan terakhir ketiga marsekal mendapat surat untuk kembali ke Negara mereka, mereka membaca surat dengan perasaan sedih karena tidak rela untuk angkat kaki dari Indonesia. Setelah adegan tersebut selesai acara diakhiri dengan penampilan tari.

Terkendala Masalah Sound

Dalam penampilan kethoprak ini saya mempunyai beberapakomentar, kritik dan saran menurut saya ari segi akting dan penampilan para pemainnya cukup bagus selain itu  hal yang menarik yaitu peran pembantu yang sangat membantu,  kenapa seperti itu? Karena menurut saya penampilan kethoprak ini menjadi menarik karena kelakar-kelakar para pembantu kerajaan dalam kethoprak ini mampu mengocok perut para penonton yang memenuhi PKKH. Namun ada kekurangan yang sangat disayangkan yaitu kualitas suaranya, mungkin kalau suara bisa terdengar jelas maka saya rasa penampilan kethoprak ini akan menjadi sempurna. Saat saya menonton kethoprak ini saya menjadi kurang bisa menikmatinya karena suara yang kurang bagus, contohnya saja ada pemain ada yang suara terdengar jelas dan ada yang tidak. Hal ini juga membuat saya kurang bisa mengerti jalan cerita. Dan juga mungkin ada beberapa yang tidak terdengar. Semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi agar lebih baik

.

Sleman jadah tempe

Lors de la visite des attractions sol, Sleman se sent incomplet si pas essayer un aliment particulier. Tempeh Misbegotten se compose de deux types d'aliments qui est illégitime et le tempeh. Misbegotten lui-même est un aliment à base de riz gluant avec goût savoureux et un peu salé tout tempeh tempeh Bacem ici est identique avec un goût sucré. Le contraste entre la saveur salée, le succès salés et sucrés mis ensemble dans une forme qui est nommé illégitime tourteau de soja.

Tempeh Misbegotten a commencé après que son nom a explosé voie à populariser IX. L'histoire a commencé quand HB IX organise une visite de travail au sol. Lorsque HB IX était intéressé quand on regarde un Telogo stands vendant fille illégitime et le tempeh. Puis HB IX était mengicipi et immédiatement tombé en amour. Nom Jadah tempeh est un nom donné dfari HB IX depuis le début de cette nourriture a un nom encore

Latar belakang PAN

Latar belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota.

Posisi desa administratif itu membawa konsekuensi atas keterbatasan kewenangan desa, terutama pada proses perencanaan dan keuangan. Kewenangan asal-usul (asli) menjadi sulit diterjemahkan dan diidentifikasi karena keberagamannya.Kewenangan dalam bidang-bidang pemerintahan yang diserahkan oleh/dari kabupaten lebih banyak bersifat kewenangan sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan mengandung banyak beban karena tidak disertai dengan pendanaan yang semestinya.Dalam hal perencanaan pembangunan, desa hanya menjadi bagian dari perencanaan daerah yang secara normatif-metodologis ditempuh secara partisipatif dan berangkat dari bawah (bottom up).Setiap tahun desa diwajibkan untuk menyelenggarakan Musrenbangdes untuk mengusulkan rencana kepada kabupaten. Praktik empiriknya, proses itu tidak menjadikan perencanaan yang partisipatif karena perencanaan desa yang tertuang dalam Musrenbang hanya menjadi dokumen kelengkapan pada proses Musrenbang Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini kami memilih Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai topik utama kasus ini terhadap RUU desa karena PAN sebagai salah pengusul RUU desa.Peran Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Desa (RUU Desa) yang diajukan Pemerintah, para anggotanya terus berusaha mengawal Rancangan Undang-Undang tersebut yang pada saat itu tengah dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kelahiran undang-undang desa menjadi pintu masuk perubahan terhadap sengkarutnya pembangunan daerah yang telah menjadikan desa sebagai objek penderita semata.

Di RUU Desa, PAN berhasil memastikan perlu pengalokasian anggaran negara yang lebih berkeadilan ke desa. Hasilnya disepakati minimal tiap desa akan memperoleh dana minimal Rp1 miliar pertahun.

PAN menekankan dana desa itu lebih diprioritaskan kepada kebutuhan mendasar, yakni layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dana itu akan dikawal demi membangun lebih banyak institusi sekolah, klinik kesehatan, serta pengadaan tenaga mantri di setiap desa.Selain itu, PAN mengawal agar dana diprioritaskan untuk pelayanan masyarakat dengan menyediakan kantor-kantor desa yang representatif, serta pembangunan jalan pedesaan. da makna strategis yang hendak didorong PAN melalui pengembangan infrastruktur jalan pedesaan itu. Salah satunya untuk meningkatkan produksi pertanian di desa.

PAN dalam pembahasan nya untuk RUU desa menyetujui pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, Namun pengangkatan perangkat desa disesuaikan dengan keinginan pemerintah nantinya. Apakah dilakukan pengangkatan bertahap, sistem kriteria kinerja, maupun berdasarkan kriteria lamanya masa jabatan dan yang kedua adalah mendukung pemberian anggaran block plan desa Rp 1 miliar. Atau dana Rp 1 miliar per desa. Mekanismenya tentu dipantau, jangan sampai diapriorikan nanti banyak kepala desa masuk penjara, Sementara untuk masa bakti kepala desa, posisi sejumlah fraksi relatif sama. Meskipun masih ada yang mendorong masa bakti kepala desa menjadi 5 tahun dan bisa diperpanjang untuk 1 periode.

Rumusan Masalah

Bagaimana sikap dari Partai Amanat Nasional ini (PAN) Terhadap RUU Desa

avantage UGM

L’autre avantage UGM est situé dans le centre de la ville et Situé en rue kaliurang. Mais l'avantage de UGM ne s'arrête pas là, il avait beaucoup raison pourquoi l’UGM est la meilleure université en Indonésie. Par exemple l’équipements et infrastructures complète, l’environ est magnifique, bien entretenu, complet et convivial environnement soigné, à rendre les étudiants toujours à l'aise dans cette Université.Et le plus important parce que des facteurs environnementaux. Grace a Yogyakarta UGM peut devenir  le meilleures. Parce que Yogyakarta est ville avec le plus haut niveau de bonheur de la population, et le faible coût de la vie, la ville est très très confortable et approprié pour un étudiant qui suit des cours. Je pense UGM ne sera pas comme aujourd'hui si UGM ne sont pas situés à Yogyakarta

Konflik

KONFLIK

Bhineka Tunggal Ika merupakan suatu bentuk dan wujud konkret implementasi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang dimana berbeda-beda suku dan budaya, agama dan etnis tetapi tetap satu tujuan dalam naungan dibawah ideologi pancasila, hal ini banyak sekali kekeliruan dan kesalah pahaman dengan berbagai suku (etnis), budaya maupun agama. Kesalah pahaman itulah yang membuat kekeliruan masyarakat Indonesia yang sering dan seiring berjalannya waktu menumbuhkan berbagai konflik, konflik terjadi  dikarenakan oleh kurangnya pemahaman individu maupun kelompok tentang perbedaan-perbedaan di antara satu dengan perbedaan yang lainnya, bisa di karenakan perbedaan pendapat, pandangan, kebutuhan, atau keinginan antara dua atau lebih individu atau kelompok yang berakibat mereka saling melemahkan, menghancurkan, atau menyerang pihak lainnya. Konflik yang terjadi di Negara Indonesia yang sering muncul adalah konflik antar etnis, dapat di tarik contoh bahwasanya konflik di sampit adalah konflik yang menggemparkan rakyat Indonesi, Konflik sampit merupakan konflik dengan pecahnya kerusuhan antara dua etnis di Indonesia, konflik sampit terjadi pada Februari 2001 dan terjadi sepanjang tahun itu. Perang sampit terjadi antara etnis Dayak sebagai penduduk lokal dan Madura sebagai pendatang. Kerusuhan sampit  pecah pada tanggal 18 Februari 2001. Kuirang lebih 500 orang Madura.Suku Madura pertama tinggal di Kalimantan pada tahun 1930 dibawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Sebenarnya dalam kasus ini terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dan pendatang. Dimana pendatang disana menguasai perekonomian, perindustrian, perkayuan dan perindustrian. Suku Dayak kerap kali mengalah kepada suku pendatang. Hal inilah yang mengganggu kestabilan masyarakat Indonesia.Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang multi kultural sebenarnya menjadi salah satu nilai plus bagi bangsa ini.Di Indonesia, dalam satu pulau bukan hanya ada satu macam suku saja, banyak suku-suku pendatang yang berbaur dengan suku asli dan membangun kehidupan bersama. Di Pulau Kalimantan misalnya, suku aslinya adalah suku dayak, namun tak sedikit pula suku-suku lain yang menetap dan bermatapencaharian seperti penduduk sukuasli. Begitu juga di pulau-pulau yang lain, masyarakat yang berbeda suku, ras, agama, dan adat istiadat berbaur untuk membangun peradaban tinggi bagi bangsa Indonesia. Perbedaan budaya dan adat istiadat tentu saja ada, namun jika toleransi dan sikap saling menghargai dijunjung tinggi oleh tiap-tiap suku, baik suku asli maupun pendatang, tentu saja kehidupanbermasyarakat disana akan tetap damai dan kondusif.